http://googleping.com

---

Tugas Pkn SMA Kelas X

---

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Nama : D.G.

No. Absen : 09

Kelas : X 4

A. Kerangka Umum UUD 1945

1. Hakekat UUD sebagai Konstitusi Negara

Konstitusi negara merupakan peraturan negara yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber dari peraturan perundangan lainnya yang berada dibawahnya. Undang-Undang dasar (UUD) merupakan sebagian dari hukum dasar negara termasuk hukum dasar tertulis sedangkan diluar hukum dasar tertulis adalah hukum dasar tidak tertulis sejenis konvensi atau traktat.

Istilah Konstitusi berasal dari bahasa latin Constitutio atau Constituere. Konstitusi sebenarnya telah dikenal sejak zaman Yunani kuno dengan istilah Politeia dan terdapat juga istilah Nomia yang diartikan sama dengan undang-undang. Kedua istilah ini dikemukakan oleh Aristoteles.

Pandangan pakar politik tentang Konstitusi suatu negara :

1. L. J. Van Apeldoorn (Belanda), membedakan antara istilah UUD (grondwet) dengan Konstitusi (Constitutie) dimana UUD merupakan bagian tertulis dari suatu Konstitusi (Konstitusi lebih luas pengertiannya dari UUD) karena Konstitusi memuat peraturan tertulis dan tidak tertulis.

2. Herman Heller, menyebutkan bahwa : Konstitusi mempunyai arti sebenarnya tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis.

3. Oliver Cromwell, menyebutkan bahwa : Konstitusi dan UUD adalah identik (sama). Karena UUD dibuat sebagai pegangan untuk memerintah.

4. Lasalle Struycken, menyebutkan bahwa : Konstitusi sesungguhnya menggambarkan hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan yang nyata di dalam masyarakat. Contohnya seperti Kepala Negara, Angkatan Perang , Partai Politik, dll.

Menurut Prof. Sri Sumantri, konstitusi juga harus memuat hal-hal seperti berikut :

1. Hasil perjuangan politik bangsa dimasa lalu

2. Pandangan tokoh-tokoh bangsa/pembentuk negara yang hendak diwujudkan untuk waktu sekarang, maupun yang akan datang

3. Suatu keinginan tentang perkembangan ketatanegaraan dalam mengelola negara

4. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan suatu bangsa

Hal-hal penting atau substansi yang ada dalam sebuah konstitusi sebagai kerangka umum :

1. Pernyataan mengenai gagasan-gagasan politik, moral dan keagamaan. Pada umumnya, pernyataan mengenai gagasan-gagasan politik, moral dan keagamaan yang menjadi jiwa dari konstitusi termuat pada pembukaan atau mukadimah dari konstitusi tersebut

2. Ketentuan mengenai struktur organisasi negara. Salah satu fungsi dari konstitusi sebagai pembatas kekuasaan negara

3. Ketentuan mengenai perlindungan hak azasi manusia

4. Ketentuan mengenai prosedur mengubah UUD atau konstitusi

5. Larangan mengubah sifat tertentu dari konstitusi, seperti UUD 1945 dilarang mengubah pembukaan UUD 1945 karena akan membubarkan negara

UUD 1945 berada dalam kelompok staats ground gesetz/aturan pokok dasar negara memuat sebagai berikut :

1. Hal-hal bersifat umum , seperti aturan mengenai kekuasaan dalam negara

2. Hal-hal terkait dengan lembaga-lembaga negara baik tentang hubungan antar lembaga negara, fungsi, tugas maupun kewajiban

3. Hal-hal yang menyangkut hubungan antara negara dan warganegara, hak dan kewajiban negara terhadap warganegara

4. Memuat cita-cita negara dalam berbagai aspek kehidupan

5. Memuat tentang perubahan negara

6. Ketentuan peralihan atau transisi

2. Macam-Macam Konstitusi

Menurut C. F. Strong membedakan Konstitusi menjadi dua macam yaitu :

1. Konstitusi tertulis konstitusi dikatakan tertulis apabila sengaja dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam bentuk sebuah naskah (documentary constitution).

2. Konstitusi tidak tertulis konstitusi yang tidak berupa suatu naskah (non documentary constitution) dan merupakan suatu tradisi atau konvensi.